Jakarta– Ekonom sekaligus Pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat (ANH) mulanya menyambut baik gagasan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Namun belakangan muncul faktor risiko yang cukup mengerikan.
Misalnya saja, langkah Menkeu Purbaya memindahkan Rp200 triliun dana pemerintah di Bank Indonesia ke sejumlah bank pelat merah atau Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
“Tujuannya jelas, memperkuat kredit ke sektor riil. Agar dana pemerintah tidak mengendap di bank sentral, tapi benar-benar bekerja mendongkrak kegiatan usaha dan investasi,” ujarnya di Jakarta, Minggu (14/9/2025).
Dia mengatakan, kebijakan pengganti Sri Mulyani itu, bak kereta api yang ingin menambah tenaga lokomotif, seperti fiskal dan likuiditas dengan memperbaiki rel investasi, regulasi di sektor swasta. Setelah itu, diharapkan, laju kereta meningkat. Mengantarkan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Meski gagasan itu terasa brilian, menurut Achmad Nur, ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Analogi kereta api tadi, punya risiko jika relnya belum kuat. Atau lokomotif terlalu berat menyangga beban, atau kecepatan terlalu tinggi membuat kereta keluar jalur atau terguncang hebat.
“Bila likuiditas dan dana pemerintah dipakai terlalu agresif tanpa memperhatikan defisit, utang, dan inflasi, ini bisa mengguncang stabilitas makro. Publik dan pasar mungkin khawatir bahwa batas defisit APBN, biasanya dijaga di sekitar 3 persen dari PDB, akan longgar,” ucapnya.
Kemudian, terdapat efek samping likuiditas terhadap inflasi dan nilai tukar. Dia menyebut, menambah aliran kredit ke sektor riil memang bisa mempercepat pertumbuhan, tapi jika kapasitas produksi tidak ditambah dengan cepat, bisa muncul tekanan inflasi.
“Apalagi bila marjinal demand kredit nol alias publik berpikir tidak ada keuntungan jangka pendek dengan penambahan satu unit kredit baru karena daya beli belum tumbuh. Dan akhirnya suplai likuiditas perbankan tidak ada gunanya atau sia-sia malah menjadi mainan baru para eksekutif perbankan untuk memperkaya diri,” ucap dia.
“Selain itu, pasar modal dan nilai tukar bisa menjadi rentan jika investor asing kehilangan kepercayaan terhadap komitmen kebijakan fiskal dan moneter,” tambah dia.
Lebih lanjut, dia menyebut target pertumbuhan 8 persen harus direncanakan dengan matang. Alasannya, masyarakat sekarang berharap perubahan nyata bukan hanya retorika.
“Apabila dalam 1-2 tahun target 8 persen, tidak tercapai, atau manfaatnya tidak terasa di lapangan, misalnya lapangan kerja, inflasi, harga kebutuhan pokok, maka bisa muncul gesekan sosial dan politik. Ini memperbesar risiko ketidakstabilan yang malah menghambat pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan